Vietnam saat ini memiliki lebih dari 52 juta pekerja. Hak-hak pekerja adalah bagian dari sistem hak asasi manusia (HAM) yang selalu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam melalui garis politik dan kebijakan utama.

Memastikan Hak-Hak Pekerja Dicatat dalam Semua Kebijakan Utama

Masalah HAM di Vietnam dicatat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sejak tahun 1946 hingga sekarang. Manusia, termasuk kelas pekerja dan buruh ditetapkan sebagai pusat, subyek, tujuan, dan penggerak pembangunan.

Resolusi Kongres Nasional Partai ke-13 (2021) menetapkan dengan jelas kebijakan peduli terhadap semua orang, memastikan kebijakan ketenagakerjaan, lapangan kerja, dan pendapatan; Melaksanakan dengan baik kesejahteraan sosial dan jaring pengaman sosial; Terus meningkatkan kualitas kehidupan materiil dan spirituil masyarakat. Atas dasar itu, Instruksi No. 16/CT-TTg tanggal 14 Juni 2021 dari Perdana Menteri (PM) dalam memastikan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan standar hidup, dan memperbaiki kondisi kerja para pekerja telah mengeluarkan banyak langkah dan solusi yang sinkron untuk difokuskan oleh pemerintah dan instansi berbagai tingkat, dan semua daerah.

Sejak tahun 2016, atas inisiatif Serikat Buruh Vietnam, PM Pemerintah Vietnam telah 7 kali melakukan dialog langsung dengan para pekerja, pegawai negeri, dan pekerja di berbagai provinsi, kota, daerah, dan jenis industri. Banyak pemikiran, keinginan, rekomendasi, dan usulan terkait langsung terhadap kehidupan dan lapangan kerja dari pekerja telah didengarkan, dipahami dan dipecahkan oleh kepala Pemerintah. 

Selama 10 tahun terakhir, sistem kebijakan dan undang-undang ketenagakerjaan telah direvisi, dilengkapi sesuai dengan garis politik dan kebijakan  Partai Komunis serta dimutakhirkan sesuai dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan secara obyektif mencerminkan praktik pembangunan sosial-ekonomi tanah air. Vietnam juga telah berupaya untuk berkomitmen dan melaksanakan semua konvensi internasional mengenai hubungan produktif, untuk memajukan dan menjamin standar ketenagakerjaan yang baik bagi pekerja di Vietnam sesuai dengan standar internasional mengenai hak-hak pekerja.

Khususnya, sejak Direktur Jenderal ILO meluncurkan Agenda tentang lapangan kerja yang layak secara global, Vietnam dan ILO telah bersama membangun dan menandatangani untuk melaksanakan 3 siklus kerja sama periode (2006-2010; 2012-2016 dan 2017-2021). Tentang siklus kerja sama ke 4 periode 2022 - 2026, Bapak Luu Quang Tuan, Kepala Direktorat Kerja Sama Internasional, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, mengatakan:

“Pada kerja sama siklus ke-4 ini, kita terus fokus pada permasalahan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial, menjamin keselarasan hak-hak pekerja dan badan usaha dikaitkan dengan proses integrasi ekonomi internasional dan konsisten dengan strategi pembangunan berkelanjutan nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program kerja sama antara Vietnam dan ILO di bidang lapangan kerja yang layak periode 2022-2026 bermaksud mendorong tujuan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan di Vietnam.”

Hasil-Hasil yang Tidak Dapat Disangkal

Efektivitas kebijakan yang menjamin hak-hak pekerja telah mencapai hasil positif dalam praktik. Menurut pengumuman Direktorat Jenderal Statistik (Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam), pada bulan-bulan pertama tahun ini, struktur tenaga kerja Vietnam telah mengalami perubahan yang positif. Kekuatan tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas pada triwulan I tahun 2024 mencapai 52,4 juta orang, meningkat hampir 176.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kekuatan tenaga kerja telah kembali sebagaimana mestinya tren perkembangannya normal seperti sebelum Pandemi Covid-19.

Pendapatan bulanan rata-rata pekerja terus membaik. Kuartal pertama tahun ini mencapai 7,6 juta VND, meningkat lebih dari 300 ribu VND dibandingkan kuartal sebelumnya dan meningkat sebesar 549 ribu VND dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bulanan rata-rata pekerja meningkat di sebagian besar sektor perekonomian dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran pada usia kerja di wilayah perkotaan terus berada di bawah 3 persen sejak kuartal pertama tahun 2022.

Untuk menyelesaikan kebutuhan perumahan bagi pekerja, Resolusi No. 01/NQ-CP dari Pemerintah tentang tugas dan solusi  pokok untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi dan perkiraan APBN tahun 2024 menuntut peningkatan pembangunan perumahan sosial, perumahan buruh; Fokus pada penggelaran dengan cepat dan efektif proyek "Berinvestasi untuk Membangun Setidaknya Satu Juta Apartemen Sosial untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah dan Buruh di Zona Industri pada Periode 2021- 2030”, pada tahun 2024, berupaya menyelesaikan sekitar 130 ribu apartemen. 

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa dampak yang tidak diinginkan, namun justru kebijakan ketenagakerjaan (termasuk kebijakan jaring pengaman sosial bagi pekerja) telah memberikan banyak efek yang positif. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya Vietnam dalam menghormati dan mewujudkan hak-hak pekerja./.